Sejarah dan Perkembangan Demokrasi). Demokrasi sebagai sistem pemerintahan sudah dianut di Zaman Yunani Kuno, Yunani dengan kotanya ( Polis ) mempraktikkan pemerintahan dengan partisipasi langsung oleh rakyat dalam membicarakan persoalan pemerintah ( demorkasi langsung ). Pada pertengahan abad XV pelaksanaan demokrasi mengalami kemunduran karena banyak perkembang praktik tirani, oligarki
Seperti yang kita ketahui, masyarakat modern sangat erat dengan sistem demokrasi. Demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani, demos "rakyat" dan kratos "kekuasaan", berarti kekuasaan rakyat. Istilah ini menjadi alasan mengapa orang-orang mengutip Yunani kuno, khususnya Athena, sebagai pewaris sistem demokrasi kepada pada kenyataannya, sistem demokrasi modern justru lebih dekat pada tradisi Inggris daripada Yunani kuno. Mengapa seperti itu? Mari kita simak penjelasannya di bawah Yunani kuno sebelum era era demokrasi, Yunani kuno adalah peradaban yang sedikit "barbar." Tak heran kalau pertikaian berdarah sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan pada saat itu. Baru sekitar abad ke-5 SM, sang bapak tragedi Yunani, Aeschylus, membuat trilogi drama Oresteia—Agamemnon, The Libation Bearers, dan The Eumenides—yang menggambarkan kelahiran demokrasi di banyak juga yang menganggap kalau drama itu hanya dibuat sebagai alat propaganda untuk menunjukkan superioritas hukum, konstitusi ala Athena, dan sistem pengadilan yang "adil" di Kekaisaran "demokratik" besar orang sering menyebut Athena sebagai tempat lahirnya demokrasi. Pada kenyataannya, Kekaisaran Athena, yang secara resmi disebut Liga Delos, dianggap tidak lebih dari konfederasi polis yang dari Ancient History Encyclopedia, Liga Delos didirikan dua tahun setelah kemenangan Yunani atas Persia di Salamis pada 480 SM. Bisa dibilang kalau mereka semua bersatu untuk memukul mundur Persia dari wilayah Yunani. Pada puncak kejayaannya, sekitar 200 polis atau negara-kota masuk ke dalam liga tersebut. Setelah Perang Yunani-Persia berakhir, Athena menggunakan liga itu untuk memperluas kekuasaannya di Mediterania. Pada akhirnya, Liga Delian dijadikan alat untuk menjatuhkan saingan terbesar Athena di Yunani, Sparta, dalam Perang Hanya terbatas pada kalangan tertentu bangsawan Athena tidak pernah menyukai sistem hoi polloi. Sayangnya, sentimen mereka terhadap kaum "rendahan" malah diteruskan oleh bangsawan Romawi dan para perumus konstitusi Amerika Serikat. Menurut History, pada awalnya sebagian besar pemilik suara dalam sistem demokrasi di Athena hanyalah para perwira militer reformasi dari Solon, semua pria di atas usia 20 tahun dapat ikut dalam pemilihan umum. Secara kasar, 10 persen dari keseluruhan populasi Athena bisa ikut serta dalam iklim demokrasi Athena. Dua demografi terbesar Athena—wanita dan budak—tidak mendapatkan hak untuk Athena juga terbatas, di mana hanya warga Athena sepenuhnya yang dapat memberikan suara. Ini berarti seseorang yang memiliki ibu atau ayah non-Athena tidak memiliki suara untuk memilih. Baca Juga 7 Miskonsepsi tentang Yunani Kuno yang Sering Dipercaya, Apa Saja? 4. Demokrasi ala besar orang hanya tahu kalau Athena adalah satu-satunya polis di Yunani kuno yang menerapkan demokrasi. Nyatanya, polis saingan Athena, yaitu Sparta, justru menjadi polis pertama yang menerapkan dipandang sebagai polis militer dan dianggap berseberangan dengan iklim demokrasi Athena, pemerintah Sparta justru menetapkan konstitusi demokratis pertama dalam sejarah utama antara demokrasi keduanya adalah posisi monarki. Sementara Athena tidak memiliki monarki, konstitusi Sparta justru mempertahankan monarki tetapi membatasi rezim militernya seringkali brutal, belum lagi sistem perbudakannya yang kejam, Sparta tetap menjadi polis pertama yang menerapkan demokrasi partisipatoris pertama di daratan Yunani. Selain kedua polis tersebut, polis Yunani lainnya yang juga menerapkan demokrasi adalah Argos dan Rhodes. 5. Demokrasi di luar bukanlah sistem eksklusif yang dimiliki oleh polis-polis Yunani saja. Di Sisilia, tepatnya di Kota Syracuse, sebuah sistem pemerintahan yang demokratis lahir setelah perang saudara di sana berakhir. Selain itu, Kota Metapontum yang berada di utara Italia juga menerapkan bisa dibilang kalau Metapontum adalah "negara" pertama yang menerapkan sistem tersebut. Tidak lama setelah keruntuhan Athena, Metapontum mendukung Hannibal selama Perang Punisia Kedua demi mempertahankan kemerdekaannya dari Republik Tiran di dalam besar orang melihat tiran sebagai kebalikan dari sistem demokrasi. Lagipula, para tiran paling terkenal di abad ke-20 terkenal anti-demokrasi, entah itu komunis seperti Joseph Stalin dan Pol Pot atau fasis seperti Benito Mussolini dan Adolf sejarah revisionis semacam itu telah membutakan kita terhadap fakta kalau para tiran dan demagog ini justru sering "membantu" sistem demokrasi. Hal ini pernah terjadi di Yunani kuno, ketika seorang tiran bernama Solon mereformasi sistem hukum Athena pada abad ke-6 saat itu, Solon memperkenalkan liberalisasi hukum perbudakan yang membebaskan banyak budak, mencoba menyeimbangkan kembali kekuatan politik antara bangsawan dan penduduk miskin, dan menciptakan sistem kelas baru di Athena berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Dia melakukan semua ini dengan amanat dari rakyat besar Solon lainnya adalah pembentukan boule, sebuah dewan yang terdiri dari 400 orang Athena. Selain Solon, tiran demokratik lainnya adalah Peisistratos yang memperjuangkan kelas bawah Athena. Tentunya, kalian dapat melihat bayangan awal dari demokrasi yang dibalut populisme dalam kasus Solon dan Demokrasi di Yunani kuno hanya bertahan sebentar semua pujian yang telah diberikan pada Athena kuno, nyatanya " zaman keemasan demokrasi" di Yunani hanya berlangsung sebentar saja. Kurang lebih, demokrasi Athena mencapai puncaknya antara 480 dan 404 SM. Selama waktu itu, Athena adalah penguasa Yunani yang tak terbantahkan, dengan wilayah koloni hingga Spanyol dan hanya itu, Athena juga menjadi polis yang paling makmur dalam hal kekayaan aktual dan prestise budayanya. Athena juga menjadi rumah bagi penyair, penulis drama, dan filsuf hebat. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Sophocles, Plato, Socrates, Euripides, dan juga dapat membanggakan kehebatan teknik arsitektur mereka, yang terlihat pada Kuil Zeus atau Acropolis. Sayangnya, "zaman keemasan" ini harus berakhir karena keangkuhan Athena akibat kekalahan Athena atas Sparta di Perang Peloponnesos. Selanjutnya, setelah pemberontakan yang meluas melawan pemerintahan baru Sparta, Athena kembali menikmati "kehidupan kedua" sebagai entitas terkuat di Yunani. Namun, hal ini tidak berlangsung Alcibiades gagal menginvasi Sisilia, Angkatan Laut Athena hancur dan tidak pernah pulih lagi sejak saat itu. Pada abad ke-4 SM, Kerajaan Makedonia berhasil menaklukkan sebagian besar Yunani dan akhirnya menyebarkan kebudayaan Hellenisme di benua Eropa, Afrika, dan membaca artikel di atas, kalian jadi tahu lebih banyak tentang sistem demokrasi di Yunani kuno kan? Jadi, masih mau menyamanan sistem demokrasi Athena dengan sistem demokrasi modern? Baca Juga Fakta Sains Membedah Sejarah tentang 5 Makhluk Mitos Yunani Kuno IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis. Olehkarena itu untuk mempelajari nilai-nilai dasar Negara sebagai dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila seharusnya secara sadar setiap manusia memiliki motivasi bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka sebagai indivudu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang terdidik serta PertanyaanDemokrasi langsung dapat diterapkan di Yunani Kuno pada abad ke-5 SM karena....Demokrasi langsung dapat diterapkan di Yunani Kuno pada abad ke-5 SM karena....banyak orang kaya pemberi modalkondisi alam yang strategisjumlah penduduk Yunani Kuno masih sedikitpara pemikir di Yunani Kuno sudah kompetenrakyat Yunani Kuno sudah pandai berdemokrasiAMMahasiswa/Alumni Universitas Negeri SurabayaPembahasanPaham demokrasi sudah berkembang sejak masa Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. Pada masa Yunani Kuno, demokrasi yang dilaksanakan berupa demokrasi langsung. Artinya, rakyat menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Hal ini dapat dilakukan karena jumlah penduduk di Yunani Kuno masih sedikit, sekitar 300 ribu jiwa. Faktor tersebut mempermudah pengumpulan rakyat pada satu tempat yang demokrasi sudah berkembang sejak masa Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. Pada masa Yunani Kuno, demokrasi yang dilaksanakan berupa demokrasi langsung. Artinya, rakyat menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Hal ini dapat dilakukan karena jumlah penduduk di Yunani Kuno masih sedikit, sekitar 300 ribu jiwa. Faktor tersebut mempermudah pengumpulan rakyat pada satu tempat yang pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS!13rb+aDamanda Dwi ardeliaBantu bangetFSFebrianti SimbolonJawaban tidak sesuaiLatihanSoal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori: Semua Soal SMP PPKn (Acak) ★ Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP / MTs Kelas 8. Demokrasi langsung dapat dilaksanakan di Yunani (abad ke 6 - 3 s.m) karena . A. masyarakatnya sangat maju. B. pendidikan masyarakatnya sudah tinggi. C. jumlah penduduk sedikit.
Demokrasi langsung dapat dilaksanakan di yunani abad ke 6-3 karena... A. Masyarakatnya sangat maju B. Pendidikan masyarakat sudah tinggi C. Jumblah penduduk sedikit D. Pengawasan negara ketat DiYunani pada abad ke 6 - 3 SM demokrasi langsung dapat dilaksanakan karena . A. pengawasan negara ketat B. pendidikan masyarakatnya sudah tinggi C. masyarakatnya sangat maju D. jumlah penduduk sedikit 13. Demokrasi yang dijalankan di negara AS yaitu demokrasi . A. rakyat B. liberal C. totaliter D. terpimpin 14. Artikel ini mengajak kita mengenal sejarah demokrasi dari zaman Yunani Kuno, sampai abad 21. — Pada tanggal 15 September tahun 1988, Dewan Persatuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan keputusan bahwa tanggal tersebut akan menjadi hari peringatan demokrasi internasional. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang peringatan hari penting ini, karena memang secara seremoni, tidak seramai peringatan-peringatan lainnya seperti hari buruh internasional, hari kebebasan pers internasional, hari AIDS internasional, atau hari HAM internasional. Tapi, bukan berarti hari peringatan yang satu ini tidak memiliki makna yang signifikan. Ketika mendengar kata demokrasi, maka kita akan mengacu pada sebuah sistem pemerintahan suatu negara. Bahkan, sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem yang paling banyak dianut. Memangnya, seperti apa sih sistem demokrasi itu? Kenapa negara-negara banyak yang menggunakan sistem ini? Bahkan sampai dijadikan hari peringatan. Nah, dalam rangka menyambut hari demokrasi internasional yang diinisiasi PBB, kita belajar yuk tentang sejarah demokrasi di dunia, dan fakta-faktanya. Sejarah Demokrasi Dunia Secara pengartian, demokrasi itu artinya kekuasaan rakyat. Diambil dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat, dan kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Konsep ini tidak serta merta datang, tetapi menjadi buah dari perkembangan kehidupan dan pemikiran manusia. Demokrasi juga menjadi wujud dari apa yang diinginkan masyarakat, tentang hidup di sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang adil, sejahtera, dan terpenuhi segala haknya. Demokrasi pertama kali diterapkan di kota Athena, pada masa Yunani Kuno. Yaa diperkirakan pada abad ke 4 Sebelum Masehi SM sampai abad ke 6 SM. Saat itu, Athena menerapkan konsep demokrasi langsung, yaitu ketika keputusan-keputusan politik dijalankan oleh seluruh warga negara. Akan tetapi, warga negara yang dimaksud dan memiliki hak mengambil keputusan politik itu, hanyalah warga Yunani yang memiliki kasta tinggi. Sedangkan pedagang asing, rakyat jelata, bahkan budak-budak yang dibeli, tidak memiliki hak tersebut. Pada abad ke 6 SM sampai kira-kira abad ke 15 SM, negara-negara di eropa pun mulai ikut menerapkan sistem demokrasi. Asal mula lahirnya sistem demokrasi di eropa, berasal dari keinginan masyarakat jelata dan juga para budak yang ingin membebaskan diri sistem pemerintahan yang berlaku pada masa itu. Sebelum demokrasi, kebebasan di Eropa sangatlah dibatasi. Pada masa itu, tepatnya sebelum akhirnya demokrasi diterapkan, sistem pemerintahannya masih menerapkan perbudakan, dan Lord atau Tuan lah yang harus selalu dihormati. Nah, negara-negara Eropa yang mulai menggunakan sistem ini adalah negara-negara pecahan dari Uni Soviet, khususnya Eropa bagian barat. Salah satu yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Eropa adalah Magna Charta atau piagam besar. Magna Charta muncul di Inggris pada 12 Juni 1215. Jadi, Magna Charta ini muncul setelah terjadi perselisihan antara Paus beserta kaum gereja dengan raja. Faktor munculnya perselisihan itu, karena terjadinya pemberlakuan hak dan keinginan raja yang harus didasarkan pada hukum yang legal. Maka muncullah Magna Charta tersebut. Meskipun menjadi pemicu lahirnya demokrasi di negara-negara Eropa, Magna Charta ternyata tidak memiliki dampak yang besar bagi masyarakat kalangan bawah. Hal itu dikarenakan, sistem yang berlaku hanya untuk para bangsawan dan raja saja. Dalam perkembangannya, sistem demokrasi memang beberapa kali mengalami guncangan. Seperti yang terjadi pada Abad 20. Saat itu, sekitar tahun 1917 setelah terjadi Revolusi Rusia, demokrasi liberal sempat diterapkan. Namun, beberapa tahun kemudian terjadi depresi besar-besaran yang berdampak besar pada sistem ekonomi, dan tentunya mempengaruhi sistem sosial dan politik. Saat itulah demokrasi menghadapi guncangan yang begitu keras di beberapa negara. Sampai akhirnya, pada tahun 1930-an, para diktator mulai menguasai Eropa dan Amerika Latin. Namun, kekuasaan pemerintahan diktator tersebut tidak berlangsung lama. Hingga perang dingin berakhir pada tahun 1970-an, negara-negara yang dipimpin para diktator, berhasil dikalahkan. Nah setelah masa-masa kelam itu, banyak negara-negara di Eropa dan Amerika mulai kembali menerapkan sistem demokrasi yang lebih liberal. Kiranya itu terjadi pada tahun 1980-an. Kemudian pada tahun 1990-an sampai 2000-an, sistem demokrasi liberal mulai dianut oleh banyak negara di Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Latin, Eropa Timur, juga sebagian negara Arab, Afrika dan Asia Tengah. Jumlah negara yang menerapkan sistem demokrasi pun terus bertambah, mengingat keberhasilan beberapa negara dalam menjalankan sistem ini. Sampai pada tahun 2000-an, hampir 70% negara di dunia menerapkan sistem demokrasi. Baca juga Cerita Pendiri Bangsa, Bung Hatta Lebih dari Bapak Koperasi Indonesia Demokrasi Indonesia Salah satu negara yang masih menerapkan sistem demokrasi di abad ke 21 ini adalah Indonesia. Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi setelah terbebas dari penjajahan Jepang dan Belanda. Konsep demokrasinya pun sempat berganti-ganti, bermula dari demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Nah, demokrasi pancasila juga memiliki beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, dan bidang kebudayaan nasional. Pada bidang ekonomi, pemerintah menjamin tegaknya prinsip keadilan sosial dalam terwujudnya hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan begitu, bentuk-bentuk hegemoni kekayaan alam serta sumber-sumber ekonomi haruslah ditolak oleh pemerintah, agar seluruh masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara. Kalau bidang kebudayaan nasional, pemerintah menjamin tersedianya fasilitas-fasilitas yang dapat mengembangkan keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia. Dengan begitu, kekayaan budaya Indonesia dapat dipertahankan dan dapat terus dikembangkan. Karena, banyak nilai positif yang terkandung di dalam kemajemukan budaya Indonesia, yang dapat membuat masyarakat terus berkembang dan sejahtera. Begitulah kiranya gambaran sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Sejak dulu, sistem hukum, negara, dan demokrasi terus berkembang. Sistem pemerintahan di Indonesia juga mengadopsi pemikiran politik modern dari pemikir Inggris bernama John Locke dan pemikir Perancis bernama Montesquieu. Kamu pernah mendengar trias politika? Nah itulah hasil pemikiran Montesquieu yang telah mengembangkan gagasan politik modernnya John Locke. Sebelumnya, John Locke membuat gagasan bahwa kepentingan rakyat dapat didelegasikan kepada lembaga atau organisasi politik, tentunya dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Nah Locke menggagas adanya unsur legislatif, yaitu pembuatan undang-undang dan pelaksanaan hukum, serta yudikatif, yaitu pelaksanaan undang-undang dan hukum. Bagi Locke, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan eksekutif, dan didampingi oleh sebuah parlemen yang memiliki kekuasaan atau membuat hukum dan undang-undang. Nah berangkat dari pemikiran Locke itulah, Montesquieu mulai mengembangkannya dan melakukan pemisahan menjadi tiga komponen kekuasaan. Pertama adalah eksekutif, kemudian, legislatif, kemudian yudikatif. Tiga komponen itu, kini kita kenal dengan sebutan Trias Politika sebagai sistem politik modern dan banyak digunakan di berbagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Karena besok, tanggal 15 September 2020 adalah hari peringatan demokrasi internasional, semoga artikel ini cukup membantumu memahami konsep demokrasi, mulai dari sejarah, sampai penerapannya. Kalau kamu punya fakta seru lainnya tentang demokrasi, tulis ya di komentar. Nah bagi kamu yang ingin lebih banyak tahu tentang sistem pemerintahan, kamu bisa belajar di mata pelajar sosiologi. Kamu tinggal buka aplikasi ruangguru, langganan ruangbelajar, lalu kamu bisa mengakses banyak materi sosiologi keren-keren dan mudah dimengerti, karena ada Master Teacher keren yang mendampingi belajarmu. Sumber Mengintip sejarah demokrasi di dunia’, 18 Okt 2019 [online]. Available at Accessed 11 Sept 2020 1 Yunani kuno sebelum era demokrasi. Sebelum era demokrasi, Yunani kuno adalah peradaban yang sedikit "barbar." Tak heran kalau pertikaian berdarah sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan pada saat itu. Baru sekitar abad ke-5 SM, sang bapak tragedi Yunani, Aeschylus, membuat trilogi drama Oresteia — Agamemnon, The Libation BearersDilansirdari Encyclopedia Britannica, demokrasi langsung dapat dilaksanakan di yunani (abad ke 6 - 3 sm) karena jumlah penduduknya sedikit. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Berikut ini yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.Latihan soal dan kunci jawaban materi demokrasi - Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan latihan soal atau daftar pertanyaan mata pelajaran PPKn di SMA/MA atau SMP/MTs tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam penyusunan soal ini, ada beberapa materi pokok yang digunakan, kurang lebih yaitu sebagai berikut 1. Pengertian, macam-macam, dan prinsip budaya demokrasi 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia a. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila b. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi c. Pemilu Pemilihan Umum d. Prinsip pelaksanaan Pemilu 3. Perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi Untuk jenis soal yang kami sajikan ada dua jenis soal, yaitu soal pilihan ganda/pilgan multiple choice dan soal esai atau uraian. Untuk semakin memahami tentang materi demokrasi, kami sajikan kunci jawaban soal, baik itu soal pilihan ganda dan soal esai. Langsung saja, berikut ini soal pilihan ganda dan soal esai tentang demokrasi dan kunci jawaban. A. Soal Pilihan Ganda Tentang Demokrasi 1. Tokoh yang berpendapat bahwa Democracy is government of the people, by the people and for the people yaitu ... A. Robert Dahl B. Abraham Lincoln C. Solly Lubis D. Henry Mayo E. Philipe C. Schmitter 2. Independensi dan kesejajaran lembaga negara dibutuhkan supaya bisa saling mengawasi dan mengontrol sesuai dengan prinsip ... A. Konsensus B. Trias Politika C. Law enforcement D. Checks and balances E. Demokrasi 3. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai menurut Henry B. Mayo yaitu ... A. Membatasi komunikasi sampai minimum B. Menjamin tegaknya keadilan C. Menjamin terjadinya perubahan secara damai pada suatu masyarakat yang sedang berubah D. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan berlembaga E. Menyelenggarakan pergantian pimpinan dengan teratur 4. Berikut ini yang merupakan ciri paling menonjol dari negara berkembang yang masih mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya yaitu... A. Adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan B. Adanya kebebasan pers, kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berkumpul, C. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman di masyarakat D. Peran eksekutif yang mendominasi dalam perumusan kebijakan E. Adanya jaminan keselamatan dan keamanan untuk seluruh warga negara 5. Perhatikan uraian berikut! I. Keselamatan II. Kesejahteraan III. Kekuasaan IV. Keadilan V. Kebebasan Ukuran yang dipakai untuk menentukan situasi demokratis dalam suatu negara yaitu nomor ... A. II, V, V B. I, II, III C. II, III, IV D. I, II, IV E. II, IV, V 6. Pemerintah dituntut untuk transparan dalam sistem demokrasi. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu ... A. Hak publik untuk tahu B. Konstitusionalisme C. Peradilan yang independence D. Pembuatan hukum E. Perlindungan hak minoritas 7. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD adalah isi dari ... A. UU No. 7 Tahun 1953 B. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 C. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 D. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 E. Maklumat Wakil Presiden No. X 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini! I. Peran militer lebih dominan dibanding dengan sipil II. Presiden menjabat sebagai kepala negara III. Berpusat pada presiden IV. Dipimpin oleh seorang perdana menteri V. Perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen Ciri dari masa demokrasi liberal ditunjukkan nomor ... A. II, IV, V B. I, II, III C. II, III, IV D. I, II, V E. I, II, IV 9. Pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung oleh rakyat pertama kali dilakukan negara Indonesia pada tahun ... A. 2009 B. 1955 C. 1999 D. 1971 E. 2004 10. Berikut ini yang bukan termasuk perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ... A. Mengutamakan kesatuan dan persatuan nasional B. Memaksakan pendapat dalam kegiatan pengambilan keputusan C. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban D. Menjunjung tinggi persamaan E. Membudayakan sikap adil dan baik 11. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi ada di tangan... A. Rakyat B. negara C. penguasa D. MPR/DPR 12. Di Yunani pada abad ke 6 – 3 SM demokrasi langsung dapat dilaksanakan karena …. A. pengawasan negara ketat B. pendidikan masyarakatnya sudah tinggi C. masyarakatnya sangat maju D. jumlah penduduk sedikit 13. Demokrasi yang dijalankan di negara AS yaitu demokrasi .... A. rakyat B. liberal C. totaliter D. terpimpin 14. Ditinjau dari segi waktu, sejarah budaya demokrasi di Indonesia pada tahun 1959 – 1966 yaitu periode demokrasi .... A. parlementer B. terpimpin C. liberal D. Pancasila 15. Pelaksanaan budaya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mengalami penyimpangan karena .... A. berkembangnya budaya membangun B. kuatnya pengawasan masyarakat C. berkembangnya budaya kritis D. berkembangnya budaya KKN 16. UUD 1945 berisi bahwa lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu .... A. MPR B. MA C. DPR D. MK 17. DPD Dewan Perwakilan Daerah merupakan unsur MPR yang mewakili kepentingan .... A. DPRD Provinsi B. Daerah Kabupaten C. Daerah Provinsi D. DPR Kabupaten 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1 tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena tidak ikut bermusyawarah 2 menghargai pendapat orang lain dalam diskusi 3 wali kelas mengajak semua siswa untuk mendiskusikan tentang kebersihan kelas 4 saling menghormati antarteman 5 bekerja sama dalam kegiatan Pramuka 6 ketua kelas memutuskan sendiri terhadap masalah kelasnya Dari pernyataan tersebut, budaya demokrasi di sekolah ditunjukkan nomor.... A. 1, 2, 3 dan 4 B. 2, 3, 4, dan 5 C. 3, 4, 5 dan 6 D. 1, 2, 4 dan 5 19. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam prinsip dasar demokrasi yaitu .... A. adanya kebebasan pers B. dijaminnya HAM C. pemerintahan berdasarkan kekuasaan D. peradilan bebas dan tidak memihak 20. Pemerintah / kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial bertanggung jawab kepada .... A. DPR B. Presiden C. Perdana Menteri D. DPR dan Presiden 21. Pemerintah / kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer bertanggung jawab kepada .... A. Perdana Menteri B. Presiden C. DPR D. DPR dan Presiden 22. Orang yang memiliki jiwa demokratis tidak senang melakukan tindakan yang sifatnya .... A. meremehkan pendapat orang lain B. mengarahkan orang lain C. mengritik orang lain D. menilai perbuatan orang lain 23. Perhatikan uraian di bawah ini! 1 terciptanya pengakuan akan supremasi hukum 2 terciptanya partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan 3 terciptanya kebebasan warga negara 4 terciptanya pengakuan akan kesamaan di antara warga negara 5 terciptanya pemaksaan partai politik 6 terciptanya diskriminasi warga negara Dari uraian di atas, unsur demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yaitu nomor.... A. 1, 2, 3 dan 4 B. 1, 2, 3 dan 5 C. 1, 2, 3 dan 6 D. 3, 4, 5 dan 6 24. Pada dasarnya, pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi sila Pancasila ke .... A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 25. Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menggariskan bahwa rakyat bisa secara langsung memilih .... A. Anggota Komisi Yudisial B. Ketua MPR dan Ketua DPR C. Presiden dan Wakil Presiden D. Hakil Agung dan Hakim Konstitusi 26. Perhatikan uraian di bawah inI! 1 keseimbangan antara hak dan kewajiban 2 kebebasan yang tidak terbatas 3 kebebasan berkumpul dan berserikat 4 keadilan sosial 5 kekeluargaan dan persatuan nasional 6 mengutamakan kesukuan Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk prinsip demokrasi Pancasila yaitu nomor... A. 1, 2 dan 3 B. 1, 3 dan 4 C. 3, 4 dan 5 D. 4, 5 dan 6 27. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat bisa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut, kecuali .... A. memfitnah orang yang sedang terlibat perkara B. menentang kebijaksanaan pemerintah C. unjuk rasa dengan besar-besaran D. menyatakan keberatan atas putusan hakim 28. Pada masa pemerintahan Orde Baru, praktek konglomerasi dan monopolistis merupakan penyimpangan dalam bidang .... A. politik B. ekonomi C. Hukum D. sosial budaya 29. Bentuk pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, adalah bentuk pemerintahan.... A. Liberal B. presidensial C. parlementer D. komunis 30. Perhatikan uraian di bawah ini 1 adanya kehakiman yang bebas dan tidak memihak 2 adanya perlindungan konstitusional, 3 adanya kebebasan yang sebebas-bebasnya 4 adanya lembaga bantuan hukum 5 adanya pemililihan umum yang bebas, Ciri kehidupan masyarakat yang demokratis Rule of Law yaitu nomor ... A. 1,2,5 B. 2,3,4 C. 1,2,5 D. 2,4,5 31. Kekuasaan negara tertinggi menurut UUD 1945 yang diamandemen ada di tangan.... A. rakyat B. MPR C. Presiden D. DPR 32. Kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara dinamakan .... A. demokrasi B. kemerdekaan C. Kekuasaan D. Kedaulatan 33. Kedaulatan tidak bisa dibagi-bagi, karena sifat kedaulatan yaitu .... A. Permanen B. bulat C. asli D. Tidak terbatas 34. Di bawah ini yang tidak termasuk penyebab hilangnya kedaulatan suatu negara yaitu .... A. suatu negara bergabung dengan negara lain untuk membentuk suatu federasi B. suatu wilayah negara memisahkan diri dari suatu negara lalu menyatakan kemerdekaannya C. suatu negara tidak termasuk dalam keanggotaan di PBB D. suatu negara mengalami kalah perang, sehingga kekuasaan pemerintahan dipegang oleh negara penakluk 35. Perhatikan lembaga di bawah ini! 1. Presiden 4. Bupati 2. DPRD 5. MPR 3. BPK 6. Gubernur Lembaga negara di tingkat pusat yaitu nomor..... A. 1, 2 dan 3 B. 1, 3 dan 5 C. 2, 4 dan 6 D. 4, 5 dan 6 36. Hak DPR untuk mengajukan RUU disebut hak ..... A. Amandemen B. Angket C. Petisi D. Inisiatif 37. Sifat kedaulatan suatu negara yaitu tetap dan akan ada selama negara tersebut masih ada. Sifat kedaulatan tersebut dinamakan .... A. asli B. tidak terbatas C. permanen D. Bulat 38. Teori kekuasaan negara yang membagi kekuasaaan menjadi 3 bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif dinamakan teori .... A. dwi praja B. panca praja C. demokrasi D. trias politika 39. Menurut teori Montesquieu, lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam melaksanakan peraturan perundangan yaitu.... A. legislatif B. eksekutif C. yudikatif D. Federatif 40. Berikut ini yang termasuk lembaga legislatif di daerah yaitu ... A. MPR B. DPR C. DPD D. DPRD 41. Menurut UUD 1945, salah satu tugas dan wewenang DPR yaitu bersama presiden mmebentuk..... A. Peraturan Daerah B. APBD C. Undang-undang D. Perpu 42. Pemilu yang telah sering diselenggarakan di Indonesia merupakan wujud dari .... A. penghargaan politik warga negara B. partisipasi warga negara C. pelaksanaan kedaulatan rakyat D. pesta rakyat sebagai warga negara 43. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengubah UUD 1945 yaitu .... A. Presiden B. DPR C. MPR D. BPK 44. Hak budget berhubungan dengan wewenang DPR dalah hal.... A. mengesahkan RAPBN menjadi APBN B. meminta pertangungjawaban Presiden C. memilih Presiden dan wakilnya D. mengawasi tindakan pemerintah 45. Sebagai bentuk pengamalan Demokrasi Pancasila, hasil keputusan yang telah disepakati bersama, kita harus... A. meyakini semua hasil keputusan B. melaksanakan hasil keputusan C. mendalami hasil keputusan D. memahami hasil keputusan 46. Kesempatan mengemukakan pendapat dalam rapat OSIS harus diberikan kepada.... A. perwakilan Kelas B. ketua OSIS C. semua Peserta Rapat D. pembina OSIS 47. Di Indonesia bentuk demokrasi yang dilaksanakan yaitu ... A. Pancasila B. Parelementer C. Kerakyatan D. Berkeadilan 48. Kekuasaan penguasa yang tirani dan absolut akan mengakibatkan .... A. pemerintahan yang stabil B. kesengsaraan bagi rakyat C. negara yang kuat D. keamanan yang terjaga 49. Ciri seseorang demokratis yaitu apabila dalam musyawarah selalu mengembangkan sikap.... A. menghargai pendapat orang lain B. memperhatikan kepentingan orang lain C. mempengaruhi pendapat orang lain D. mempertahankan pendapatnya sampai rapat selesai 50. Berikut ini yang bukan menjadi ciri demokrasi pancasila yaitu ... A. dominasi mayoritas atas minoritas B. demokrasi yang bertolak dari paham kekeluargaan C. demokrasi yang berdasarkan hukum D. demokrasi yang didasarkan nilai-nilai Pancasila B. Soal Esai/Uraian Tentang Demokrasi 1. Jelaskan pengertian demokrasi ! 2. Sebutkan pokok sistem pemerintah Indonesia! 3. Jelaskan perbedaan kedaulatan ke dalam dan keluar ! 4. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer! 5. Jelaskan perbedaan hak amandemen dan hak inistiatif yang dimiliki DPR! Buka Juga Soal Demokrasi Menuju Masyarakat Madani dan Jawaban Kunci jawaban A. Soal Pilihan Ganda 1 B 11 A 21 C 31 A 41 B 2 D 12 D 22 A 32 A 42 C 3 A 13 B 23 A 33 D 43 C 4 D 14 B 24 C 34 C 44 A 5 E 15 D 25 C 35 B 45 B 6 A 16 A 26 B 36 A 46 C 7 D 17 C 27 A 37 C 47 A 8 A 18 B 28 B 38 D 48 B 9 E 19 C 29 D 39 B 49 A 10 B 20 B 30 A 40 D 50 A B. Soal Esai 1. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat 2. Pokok-pokok sistem pemerintah Indonesia yaitu a. sistem konstitusional b. indonesia yaitu negara hukum c. presiden yaitu penyelenggara pemerintahan negara d. kedaulatan negara ada di tangan rakyat e. kekuasaaan kepala negara terbatas f. menteri negara yaitu pembantu presiden g. presiden tidak bertanggung jawab kepada dpr 3. Kedaulatan ke dalam yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya, sedangkan Kedaulatan ke luar yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain 4. Ciri sistem pemerintahan Presidensil yaitu a. Kepala pemertintahan dipegang atau dijabat oleh presiden b. Menteri negara bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR c. Menteri negara adalah pembantu presiden Ciri sistem pemerintahan Parlementer yaitu a. Kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri b. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh parlemen c. Menteri negara bertanggung jawab kepada parleman atau dewan d. Pemerintahan bisa dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya 5. Hak inisiatif DPR yaitu hak DPR untuk mengajukan RUU, sedangkan hak amandemen yaitu hak DPR untuk mengubah RUU. Demikian latihan soal dan jawaban bab demokrasi. Semoga bermanfaat untuk para pembaca. Silahkan download soal tersebut melalui link di bawah ini. Download Soal DiYunani pada abad ke 6 - 3 SM demokrasi langsung dapat dilaksanakan karena . A. pengawasan negara ketat B. pendidikan masyarakatnya sudah tinggi C. masyarakatnya sangat maju . Latihan Soal Online - Semua Soal Di Yunani pada abad ke 6 - 3 SM demokrasi langsung dapat dilaksanakan karena . A. pengawasan negara ketat Demokrasi langsung From Wikipedia, the free encyclopedia Demokrasi langsung adalah jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak dalam kebijakan pemerintahan. Penerapan demokrasi langsung berada dalam skala kecil. Demokrasi langsung pertama kali diterapkan di negara-negara kota yang ada di Yunani pada Abad ke-5 SM. Demokrasilangsung dapat dilaksanakan di Yunani (abad 6 - 3 S.M) karena.. populasi atau jumlah penduduknya kecil. Demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah demokrasi liberal. Pembahasan: Demokrasi merupakan istilah untuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Istilah ini pertama kali dikenal di masyarakat Yunani Kuno, sekitar Kabarnya demokrasi berawal dari Kota Athena sejak zaman Yunani kuno. Kira-kira seperti apa ya demokrasi saat itu? Hai, Sobat Zenius! Di sekolah kita tentu sudah sering belajar soal demokrasi, yang menjadi bentuk pemerintahan negara kita tercinta, Indonesia. Sering dikatakan bahwa demokrasi di negara kita itu berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pokoknya, rakyat itu penting deh! Namun, elo tahu nggak sih gimana sejarah demokrasi sejak awal mulai ada di dunia, dan apakah demokrasi dulu sama dengan yang sekarang? Untuk menjawab itu, kita perlu kembali ke masa lalu, ketika demokrasi mulai diberlakukan di suatu daerah di Yunani. Kira-kira seperti apa ya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Asal DemokrasiDemokrasi Athena di Zaman Yunani KunoApa perbedaan Demokrasi Yunani Kuno dengan Demokrasi yang Sekarang? Asal Demokrasi Seperti yang sering disebutkan di pelajaran kewarganegaraan, kata demokrasi’ sebenarnya berasal dari kata demos yang berarti orang dan kratos yang berarti pemerintahan. Ide utama dari demokrasi, sesuai dengan informasi dari National Geografic 2019, adalah bahwa rakyat harus ikut berperan aktif dalam pemerintahan secara langsung atau dengan memilih seorang perwakilan. Nah, Sobat Zenius kan sudah tahu ya bahwa kata demokrasi itu berasal dari Yunani. Makanya, nggak kaget kalau ternyata Yunani kuno memang merupakan pembuat demokrasi yang pertama. Seperti yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Prof. Dr. Miriam Budiardjo, sistem demokrasi di zaman Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM itu merupakan jenis demokrasi langsung atau direct democracy. Berarti, keputusan-keputusan pemerintah itu dilaksanakan secara langsung sesuai dengan suara mayoritas. Menariknya, seorang filsuf terkenal asal Yunani, Socrates, nggak suka lho sama demokrasi saat itu. Pasti elo penasaran banget ya apa alasannya. Boleh banget elo baca jawabannya di artikel Pemikiran Socrates – Kenapa Socrates Benci Demokrasi?2022. Nah, sekarang kita lanjut ya ke salah satu kota yang digadang-gadangkan sebagai tempat asal konsep demokrasi. Berdasarkan informasi dari situs History Extra yang dikelola oleh BBC, konsep demokrasi dipercaya berasal dari Kota Athena. Namun, sebenarnya praktek demokrasi mungkin saja sudah pernah terlaksana di berbagai daerah kecil lainnya. Lalu, siapa yang punya ide untuk memulai demokrasi? Seorang bangsawan Yunani bernama Solon, yang juga merupakan seorang penyair, bisa dibilang punya andil dalam konsep demokrasi. Solon bukanlah seorang demokrat, ia juga nggak benar-benar pernah membuat landasan bahwa rakyat yang menjadi pengatur pemerintahan. Namun, di abad ke-6 SM, Solon membuat kebijakan yang bisa dibilang menjadi cikal bakal demokrasi. Saat itu, rakyat di Athena itu sedang bergejolak. Soalnya, masyarakat dikuasai sama para bangsawan atau orang ningrat yang punya tanah bagus dan tentunya juga berkuasa di pemerintahan Britannica, 2021. Terus gimana dong nasib rakyat yang bukan keturunan bangsawan? Wah, petani miskin di zaman itu menderita banget deh. Mereka terlilit utang dan upah mereka seringkali dipotong. Parahnya, mereka para petani miskin tersebut terkadang dijual untuk menjadi budak juga lho. Bagaimana dengan masyarakat kelas menengah seperti petani, perajin, dan pedagang? Yah, mereka nggak punya suara atau hak apapun terhadap pemerintahan, sehingga mereka merasa kesal. Kalau dibiarkan terus, bisa-bisa ada revolusi berdarah nih seperti di negara bagian Yunani kuno lainnya. Nah, Solon kemudian membuat sebuah solusi untuk masalah-masalah tersebut. Nggak perlu lah ada revolusi, mending reformasi aja. Begitulah kira-kira pemikiran Solon. Contoh kebijakan Solon. Arsip Zenius Utang-utang yang melilit para petani miskin serta perbudakan karena utang dihapuskan. Ia juga melarang ekspor kecuali minyak zaitun agar kebutuhan dalam negeri bisa tercukupi terlebih dahulu. Selain itu, ia nggak membiarkan para orang kaya Athena saja yang memonopoli pemerintahan seperti dulu. Solon membagi rakyat menjadi empat kelas, dan mendistribusikan hak politik terhadap kelas-kelas tersebut. Kelas terendah nggak bisa ikut memerintah, namun boleh ikut memberi suara dan voting. Nah, Dilansir dari BBC 2011, kebijakan reformasi konstitusi yang ia buat tadi, menjadi dasar demokrasi yang kemudian dimulai oleh seorang aristokrat bangsawan bernama Cleisthenes. Di abad ke-4, ada sekitar 1500 poleis kota yang tersebar di sekitar Laut Hitam dan Laut Mediterania yang memiliki bentuk pemerintahan masing-masing BBC,2011. BACA JUGA Penalaran Sejarah Kenapa Manusia Memilih Berdemokrasi? Apa perbedaan Demokrasi Yunani Kuno dengan Demokrasi yang Sekarang? Tentu saja seiring dengan berjalannya waktu, demokrasi terus berkembang. Bahkan, sesama negara demokrasi bisa memiliki jenis demokrasi yang berbeda. BACA JUGA ….Jenis Demokrasi… tunggu artikelnya dipublish Menurut National Geographic 2019, ada beberapa aspek demokrasi Yunani kuno yang nggak dilaksanakan pada demokrasi era sekarang. Apa saja ya? Syarat pemilih Ilustrasi pria dewasa yunani kuno. Arsip Zenius Di zaman Yunani kuno, yang dianggap “warga” yang bisa ikut memberi suara dan berperan aktif dalam pemerintahan Yunani kuno hanyalah pria yang statusnya bebas alias merdeka. Jadi, para wanita, anak-anak, serta budak nggak bisa ikut bersuara. Selain itu, seluruh warga Yunani yang masuk kualifikasi, yakni pria dewasa yang bukan budak, wajib banget ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan. Kalau nggak mau aktif, mereka bisa didenda dan ditandai dengan cat merah. Wah, berarti kita nggak bisa tuh mager atau males ikut berpartisipasi. Nggak ada deh acara jadi golput golongan putih yang nggak mau ngasih suara. Yang ada, kita jadi golongan merah’ kali ya yang ditandai. Pengasingan Selain perbedaan ketentuan tentang hak suara, proses pengambilan suara di zaman Yunani kuno juga lebih ketat dan rusuh dari zaman sekarang. Bayangkan aja, berdasarkan informasi dari National Geographic 2016, di abad ke-5 SM, seseorang yang dianggap terlalu berkuasa bisa diputuskan untuk diasingkan dari Athena selama 10 tahun jika mendapatkan setidaknya 6000 suara lho. Cara menyampaikan suara Selain itu, para pemberi suara di zaman Yunani kuno, bisa menyampaikan suaranya dengan berteriak lho. Suara yang lebih keras bisa menandakan lebih banyak orang atau suara mayoritas. Nggak cuma dengan suara, pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan juga terjadi pada zaman Yunani kuno. Di abad ke-5, rakyat Athena menggunakan tangan yang bisa juga dengan mengangkat token perunggu kecil untuk menyampaikan pilihan mereka. Penutup Itulah pembahasan singkat mengenai demokrasi di zaman Yunani kuno. Ternyata, ada perbedaan ya dengan demokrasi yang sekarang? Bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Pastinya ada bedanya juga ya dengan yang di Yunani kuno. Elo bisa baca di artikel “Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia Orde Lama-Reformasi2022”.Sampai di sini dulu artikel kali ini, dan sampai jumpa di artikel selanjutnya ya, ciao! Istilahdemokrasi pertamakali dipakai di yunani kuno, khususnya di kota Athena, dengan maksud untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di kota tersebut. penerapan sistem demokrasi langsung sulit dilaksanakan. Untuk memudahkannya maka pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu, memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu
Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Demokrasi 1. Orang yang memiliki jiwa demokratis tidak senang melakukan tindakan yang sifatnya .... a. Meremehkan pendapat orang lain b. Mengarahkan orang lain c. Mengritik orang lain d. Menilai perbuatan orang lainJawabana. Meremehkan pendapat orang lain 2. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai menurut Henry B. Mayo yaitu ... a. Membatasi komunikasi sampai minimum b. Menjamin tegaknya keadilan c. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan berlembaga d. Menyelenggarakan pergantian pimpinan dengan teraturJawabana. Membatasi komunikasi sampai minimum 3. Pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat adalah pengertian demokrasi menurut pendapat … . a. Henry Mayo A b. Samuel Huntington c. Carol C Gould d. Abraham LincolnJawaband. Abraham Lincoln 4. Sebagai bentuk pengamalan Demokrasi Pancasila, hasil keputusan yang telah disepakati bersama, kita harus... a. Meyakini semua hasil keputusan b. Melaksanakan hasil keputusan c. Mendalami hasil keputusan d. Memahami hasil keputusanJawabanb. Melaksanakan hasil keputusan 5. Kesempatan mengemukakan pendapat dalam rapat OSIS harus diberikan kepada.... a. Perwakilan Kelas b. Ketua OSIS c. Semua Peserta Rapat d. Pembina OSISJawabanc. Semua Peserta Rapat 6. Di Indonesia bentuk demokrasi yang dilaksanakan yaitu ... a. Pancasila b. Parelementer c. Kerakyatan d. BerkeadilanJawabana. Pancasila 7. Pernyataan berikut yang sudah mengandung nilai demokrasi adalah … . a. Kesediaan untuk menerima kritik dan mawas diri b. Adanya jaminan kebebasan berorganisasi bagi warga c. Bersikap toleran terhadap perbedaan dan kemajemukan d. Memaksakan pendapat karena ada kebebasan berpendapatJawabanb. Adanya jaminan kebebasan berorganisasi bagi warga 8. Demokrasi Iangsung pernah terjadi pada zaman … . a. Majapahit b. Reformasi c. Yunani Kuno d. Orde BaruJawabanc. Yunani Kuno 9. Pemerintah dituntut untuk transparan dalam sistem demokrasi. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu ... a. Hak publik untuk tahu b. Konstitusionalisme c. Peradilan yang independence d. Pembuatan hukumJawabana. Hak publik untuk tahu 10. Yang dimaksud dengan demokrasi adalah … . a. Pemerintahan dari oleh untuk pejabat b. Pemerintahan dari oleh untuk rakyat c. Pemerintahan dari raja, oleh dan untuk raja d. Pemerintahan dari, oleh dan untuk otoritas tertentuJawabanb. Pemerintahan dari oleh untuk rakyat 11. Di Yunani pada abad ke 6 – 3 SM demokrasi langsung dapat dilaksanakan karena …. a. Pengawasan negara ketat b. Pendidikan masyarakatnya sudah tinggi c. Masyarakatnya sangat maju d. Jumlah penduduk sedikitJawaband. Jumlah penduduk sedikit 12. Demokrasi yang dijalankan di negara AS yaitu demokrasi .... a. Rakyat b. Liberal c. Totaliter d. TerpimpinJawabanb. Liberal
Sifatlangsung dari demokrasi langsung Yunani dapat dilaksanakan secara efektif, karena berlangsung dalam kondisi sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah di sekitarnya) dan penduduk dalam satu polis (negara-kota) pada masa itu sekitar 300.000 jiwa. Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno di Athena (abadAdam Kusuma Sejarah Friday, 28 May 2021, 1618 WIB Demokrasi, berasal dari bahasa yunani, yaitu âdemosâ yang berarti rakyat dan âkratosâ yang berarti Pemerintahan. Dapat diartikan demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang dimana rakyatlah yang memegang pemerintahan, atau pemerintahan oleh, dari, untuk rakyat. Dalam demokrasi juga semua warga negara juga memiliki hak yang setara dalam bernegara. Tidak ada sistem kasta dalam bernegara, hanya saja setiap orang memiliki perannya masing masing. Seperti presiden, ia hanyalah seorang rakyat biasa yang sedang berperan sebagai pemimpin negara dan juga seperti mahasiswa yang sedang berperan sebagai pembaharu negri. Berbeda dengan sistem monarki, yang dimana seorang raja haruslah dari kaum feodal atau kaum bangsawan. Demokrasi muncul pertama kali di sebuah kota di yunani kuno, yaitu Athena. Pada abad 5 SM, seorang penyair sekaligus negarawan yang terpilih sebagai ketua hakim di kota athena pada saat itu. Ia bernama solon, ia mencetuskan sistem demokrasi karena ia melihat kondisi masyarakat pada saat itu yang dimana buruh dipaksa dijadikan budak atas dasar hutang, kelas menengah tidak diperbolehkan memasuki pemerintah. Lalu solon memberikan jaminan yang bernama Seisachtheia dimana kebebasan manusia telah diberikan sebagai jaminan, membebaskan semua debitur dari perbudakan, membuatnya ilegal untuk memperbudak debitur, dan meletakkan batas pada jumlah tanah individu bisa dimiliki. Tetapi ia tidak dapat mewujudkan jaminan seisachtheia tersebut. Lalu pada masa pemerintahan Raja Cleisthenes, sang raja menetapkan sistem demokrasi yang dipengaruhi ide dari solon tersebut. Raja cleisthenes membangun majelis rakyat di puncak pnyx. Pada majelis rakyat tersebut, pria yang sudah berusia 21 tahun ke atas dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Majelis rakyat sebagai wadah aspirasi rakyat yang digunakan untuk bermusyawarah tentsng persoalan di masyarakat. Pertemuan tersebut dilakukan setiap 8-9 hari sekali di puncak pnyx. Pertemuan tersebut dibuka dengan perwakilan rakyat yang memberikan pidato yang menjelaskan permasalahan sosial yang di alaminya. Lalu rakyat berhak memberikan pendapatnya pada pertemuan tersebut sampai diputuskannya sebuah kesimpulan. Tetapi hasil akhir dari putusan tersebut berdasarkan kuantitas pendapat yang paling banyak, bukan berdasarkan kualitas pendapatnya. Demokasi seperti ini dinamakan demokrasi langsung karena tidak menggunakan perwakilan perwakilan rakyat untuk berdemokrasi melainkan rakyatlah langsung yang memberikan pendapat pada persidangan di majelis rakyat tersebut. Raja cleisthenes pula memberikan hak pada rakyatnya untuk dapat menurunkan penguasa yang sewenang wenang dan menggantinya dengan penguasa baru yang dinamakan Hak ostracisme. Setelah masa pemerintahan raja cleisthenes, pericles hak ostracisme tersebut dihapuskan yang dinilai akan membawa kehancuran bagi athena. Hak ostracisme akan membuat dengan cepat pergantian pemimpin jika rakyat resah dengan penguasa yang sewenang wenang. Pada masa pericles itulah masa kejayaan athena dan masa kejayaan tersebut berlanjut pada masa pasca pericles. Tetapi sistem demokrasi dinilai oleh beberapa filsuf ialah sebuah kemunduran, dikarenakan semua orang diberikan hak yang sama untuk berbicara dan kuantitas pendapat ialah kunci dari pengambilan kesimpulan untuk dalam konteks bernegara. Dengan begitu walaupun ia mengucapkan kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat, ia akan dibenci dan dihukum mati atas dasar demokrasi. seperti yang dikatakan Plato yang mengatakan âtidak ada yang lebih dibenci daripada ia yang mengatakan kebenaranâ. Plato kecewa dengan dengan demokrasi karena hanya dijadikan alat untuk kepentingan sebagian masyarakat di athena pada saat itu. Walaupun ada seseorang yang sudah menang argumen dalam persidangan atau sejenisnya tetapi tidak didukung oleh sebagian masyarakat, tetap saja ia dinyatakan bersalah. Seperti orang paling bijaksana, yaitu Socrates. Ia menjadi korban demokrasi, Socrates menganggap bahwa bukan Dewalah yang menentukan tindakan manalah yang dianggap baik atau buruk. Tetapi melainkan bagaimana pengaruh dari tindakan tersebut, apakah tindakan tersebut membuat orang lain menjadi lebih baik bahagia atau tidak. Atas kedua hal ini, Socrates dijatuhi hukuman mati. Ia mendapat 220 juri yang menolak hukuman mati dan 280 juri yang mendukung hukuman mati terhadap socrates. Namun masa kejayaan demokrasi di athena berakhir pada saat kerajaan mekadonia menyerang yunani dan dengan raja alexander agung yang berhasil menguasai athena. Pada Abad Pertengahan, demokrasi mengalami perubahan, dimana demokrasi pada abad pertengahan menggunakan demokrasi perwakilan. Dimana suara rakyat diwakilkan oleh lembaga lembaga perwakilan rakyat. Pada abad 12, inggris menganut sistem tersebut, tetapi hanya beberapa orang saja yang menjadi perwakilan rakyat. Pada setelah revolusi inggris 1688, inggris memperkuat parlemen perwakilan disana. Lalu satu abad kemudian setelah revolusi perancis, tepatnya setelah jatuhnya kekaisaran perancis dengan kaisar napoleon bonaparte pasca revolusi. Perancis menjadi bentuk republik, dan demokrasi digunakan sebagai sistem pemerintahan di perancis atas dasar kebebasan Liberte, persaudaraanEgalite, dan persamaanFraternite. Demokrasi disaat itu menggunakan demokrasi liberal yang dimana diberikanya kebebasan seluas luasnya dalam berpolitik. Warga diberi kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan menganut ideologi ideologi tertentu. Lalu setelah itu Pada Abad 19, Demokrasi Konstitusional Klasik, dimana demokrasi menerapkan konsep Trias Politika oleh Jhon Locke. Dimana ada 3 lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda beda, yaitu Lembaga Eksekutif, Lembaga legislatif, Lembaga Yudikatif. Tetapi pemerintah tetap mengatur semua hal dalam bernegara. Lalu pada abad 20 tepatnya setelah perang dunia 2, demokrasi konstitusional tetap di gunakan. Tetapi, pemerintah hanya terbatas untuk kepentingan bersama. Kalau di indonesia, Demokrasi konstitusional dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila ialah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat atau kesepakatan tanpa oposisi atau lawan politik. Demokrasi terpimpin ialah demokrasi yang dimana suara rakyat di atur oleh undang undang dan juga pemerintah agar jalannya demokrasi lebih teratur. Demokrasi memiliki ciri ciri yang mengidentikan demokrasi, yaitu Pemerintahan Untuk, oleh, dari rakyat, semua orang memiliki hak yang sama dalam berpolitik, suara terbanyaklah yang menjadi pemenang karena dianggap sudah mewakili seluruh warga negara, pemikiran semua orang dianggap sama, kualitas pikiran tidaklah penting, yang terpenting ialah kuantitas pikiran. Demokrasi juga berkaitan erat dengan HAM, HAM ialah prinsip atau norma moral yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan secara teratur dilindungi dalam hukum kota dan internasional. Berdasarkan narasi diatas, bisa disimpulkan jika demokrasi ialah sebuah sistem yang dimana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di suatu negara/state. Didalam demokrasi juga menghapus sistem kasta agar semua orang memiliki hak yang lebih untuk berbicara freedom of speech. Adam Kusuma Mahasiswa Administrasi Publik, FISIP UMJ demokrasi sejarah Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Sejarah
e8hW.